Sosialisasi Pengurangan Subsidi BBM
Kita Tekor Sangat Besar di Perdagangan Minyak
dan Gas (migas)
Yang membuat kita tekor, terutama, adalah perdagangan
minyak dan gas (migas). Indonesia memang masih negara
produsen migas. Namun, minyak yang kita jual (ekspor) kini
lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai minyak yang
harus kita beli (impor). Itu sebabnya neraca dagang kita tekor.
Sebetulnya, dari jual-beli barang non-migas pada 2012 kita
masih punya lebihan (surplus) US$ 3,97 miliar. Tapi, di jual-
beli migas kita tekor US$ 5,6 miliar! Maka, pada 2012 neraca
perdagangan kita tekor US$ 1,63 miliar. Sekali lagi, kita baru
mengalami lagi defisit neraca perdagangan sejak 1961
Impor Minyak Melonjak karena Konsumsi
Naik Gila-gilaan
Impor minyak kita naik tajam karena pertumbuhan eko-
nomi membuat konsumsi minyak kita melonjak luar biasa.
Jika pada 2009 kita membakar BBM sebanyak 37,8 miliar
liter, pada 2012 total pemakaian BBM yang bersubsidi itu
meningkat sangat tajam, menjadi 45 miliar liter. Tahun ini,
konsumsi BBM bersubsidi kita diperkirakan hampir 50 mi-
liar liter!
Padahal Produksi Kilang Kita tidak Cukup
Ketika kemajuan ekonomi membuat konsumsi BBM me-
lonjak, kilang-kilang kita tidak mampu lagi memenuhi per-
mintaan. Pada 2012, dari 45 miliar liter BBM bersubsidi yang
kita konsumsi, hanya sekitar 30 miliar liter BBM yang kita
produksi sendiri. Sisanya, sekitar 15 miliar liter harus kita beli
(impor) dari luar negeri.
Ada Yang Bilang Harga Pokok BBM Dalam Negeri
Mestinya Sangat Rendah, Itu Keliru
Ada politisi dan pakar yang mengklaim bahwa harga po-
kok BBM produksi dalam negeri seharusnya murah dan ti-
dak memakai harga pasar sebagai patokan. Ini keliru sebab:
1. Sebagian minyak mentah yang diolah kilang dalam
negeri juga harus diimpor. Belinya juga dengan harga
pasar.
2. Banyak negara lain yang punya kilang dan minyak
sendiri namun tetap tidak bisa menjual BBM untuk
rakyatnya dengan harga sangat murah di bawah har-
ga pasar.
Di dunia ini hanya beberapa negara yang
mampu menjual minyak murah kepada rakyatnya.
Tapi, itu karena negara itu mampu menghasilkan mi-
nyak dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada ke-
butuhannya. Arab Saudi, misalnya. Kondisi Indonesia
tidak seperti itu dan kita tidak akan mampu melaku-
kannya karena kita sekarang justru harus mengimpor
minyak untuk memenuhi kebutuhan.
3. Dan yang tak kalah penting, memberi subsidi BBM
dalam jumlah yang sangat besar adalah kebijakan
yang tidak adil dan salah sasaran. Yang menikmati
bukanlah rakyat miskin melainkan mereka yang su-
dah lebih mampu memiliki kendaraan pribadi.
rus mengambil langkah penyelamatan. Pemerintah meng-
usulkan kepada DPR pembagian beban sebagai berikut:
• Mengurangi subsidi BBM senilai Rp 42 triliun selama
2013. Untuk itu, harga Solar harus naik Rp 1.000 per
liter dan harga Premium naik Rp 2.000 per liter.
• Memangkas belanja Pemerintah sebesar Rp 24,6 tri-
liun di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
Harga BBM yang Lebih Masuk Akal Menurunkan
Penyelewengan
Selain menurunkan defisit anggaran negara, kenaikan
harga BBM bersubsidi juga membuat selisih harganya de-
ngan harga impor lebih kecil. Setidaknya, ini mengurangi
potensi penyelewengan dan penyelundupan. Jelas, kon-
sumsi BBM yang lebih rasional akan mengurangi beban
subsidi. Defisit atau tekornya anggaran negara bekurang.
Hasilnya, kebutuhan kita untuk berutang juga lebih kecil.
Konsumsi BBM yang Lebih Masuk Akal
Menurunkan Defisit Perdagangan
Selain menurunkan potensi penyelewengan dan pe nye-
lundupan, harga BBM yang lebih masuk akal mendorong
orang berhemat. Permintaan BBM pun menurun.
Karena tak ada penyelewengan, tak ada penyelundupan,
dan masyarakat lebih hemat memakai BBM, konsumsi BBM
menjadi lebih rasional. Berikutnya, impor minyak ikut turun.
Maka, defisit neraca perdagangan yang menggelembung
tadi dapat pula kita pangkas.
Untuk Meredam Dampak Kenaikan
Ada Kompensasi bagi Rakyat Kecil
Mengurangi subsidi BBM jelas berdampak luas. Maka,
Pemerintah menyiapkan dan mengusulkan ke DPR berba-
gai program kompensasi bagi rakyat tidak mampu. Ibarat
suntikan obat kuat, berbagai program kompensasi ini akan
membuat rakyat miskin lebih tahan mengatasi dampak ke-
naikan harga BBM.
Kompensasi bukan Sogokan Politik
untuk Pemilihan Umum
Berbagai program kompensasi itu tidak berhubungan
sama sekali dengan pemilihan umum maupun pencarian
simpati untuk partai politik yang pro Pemerintah. Rakyat
juga sudah pintar, pilihan politiknya tak akan terpengaruh
oleh pemberian uang, apalagi pemilihan umum baru akan
berlangsung tahun depan. Partai oposisi tentu juga bisa tu-
rut mendukung program kompensasi jika menilai program
ini dapat menarik simpati rakyat.
Pemerintah Punya Daftar 40% Keluarga
Berperingkat Paling Tidak Sejahtera
Pemerintah kini juga sudah memiliki Basis Data Terpadu
yang terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei
Badan Pusat Statistik (BPS) itu itu mencakup 40% keluarga
yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia.
Ibaratnya, jika penduduk Indonesia hanya 100 keluarga,
maka keluarga paling miskin nomor 1 hingga keluarga ber-
peringkat 40 akan tercantum di data itu.
Karena ukurannya adalah tingkat kesejahteraan, daftar
ini tak peduli apa partai, organisasi, suku atau agama. Se-
lama satu keluarga masih tergolong 40% keluarga paling
tidak sejahtera, namanya akan ada di sana. Dari sinilah Pe-
merintah menentukan keluarga mana yang layak menerima
kompensasi.
25% Keluarga Indonesia akan Menerima
Kompensasi, tanpa Peduli Aliansi Politik
Dari Basis Data Terpadu tadi, Pemerintah menetapkan
batas 25% keluarga yang akan menjadi penerima program
kompensasi. Inilah usulan Pemerintah ke DPR.
Sekali lagi, tidak ada kriteria latar belakang suku, agama,
maupun politik apapun yang berkaitan dengan batas ini. Kri-
teria yang dipakai murni peringkat kesejahteraan keluarga
tersebut. Maka, program kompensasi akan menguntungkan
pendukung semua partai. Program ini semata-mata mem-
bantu seluruh rakyat yang belum sejahtera mengatasi dam-
pak kenaikan harga BBM.
Selengkapnya:
komik
buku saku
tanya jawab
dan Gas (migas)
Yang membuat kita tekor, terutama, adalah perdagangan
minyak dan gas (migas). Indonesia memang masih negara
produsen migas. Namun, minyak yang kita jual (ekspor) kini
lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai minyak yang
harus kita beli (impor). Itu sebabnya neraca dagang kita tekor.
Sebetulnya, dari jual-beli barang non-migas pada 2012 kita
masih punya lebihan (surplus) US$ 3,97 miliar. Tapi, di jual-
beli migas kita tekor US$ 5,6 miliar! Maka, pada 2012 neraca
perdagangan kita tekor US$ 1,63 miliar. Sekali lagi, kita baru
mengalami lagi defisit neraca perdagangan sejak 1961
Impor Minyak Melonjak karena Konsumsi
Naik Gila-gilaan
Impor minyak kita naik tajam karena pertumbuhan eko-
nomi membuat konsumsi minyak kita melonjak luar biasa.
Jika pada 2009 kita membakar BBM sebanyak 37,8 miliar
liter, pada 2012 total pemakaian BBM yang bersubsidi itu
meningkat sangat tajam, menjadi 45 miliar liter. Tahun ini,
konsumsi BBM bersubsidi kita diperkirakan hampir 50 mi-
liar liter!
Padahal Produksi Kilang Kita tidak Cukup
Ketika kemajuan ekonomi membuat konsumsi BBM me-
lonjak, kilang-kilang kita tidak mampu lagi memenuhi per-
mintaan. Pada 2012, dari 45 miliar liter BBM bersubsidi yang
kita konsumsi, hanya sekitar 30 miliar liter BBM yang kita
produksi sendiri. Sisanya, sekitar 15 miliar liter harus kita beli
(impor) dari luar negeri.
Ada Yang Bilang Harga Pokok BBM Dalam Negeri
Mestinya Sangat Rendah, Itu Keliru
Ada politisi dan pakar yang mengklaim bahwa harga po-
kok BBM produksi dalam negeri seharusnya murah dan ti-
dak memakai harga pasar sebagai patokan. Ini keliru sebab:
1. Sebagian minyak mentah yang diolah kilang dalam
negeri juga harus diimpor. Belinya juga dengan harga
pasar.
2. Banyak negara lain yang punya kilang dan minyak
sendiri namun tetap tidak bisa menjual BBM untuk
rakyatnya dengan harga sangat murah di bawah har-
ga pasar.
Di dunia ini hanya beberapa negara yang
mampu menjual minyak murah kepada rakyatnya.
Tapi, itu karena negara itu mampu menghasilkan mi-
nyak dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada ke-
butuhannya. Arab Saudi, misalnya. Kondisi Indonesia
tidak seperti itu dan kita tidak akan mampu melaku-
kannya karena kita sekarang justru harus mengimpor
minyak untuk memenuhi kebutuhan.
3. Dan yang tak kalah penting, memberi subsidi BBM
dalam jumlah yang sangat besar adalah kebijakan
yang tidak adil dan salah sasaran. Yang menikmati
bukanlah rakyat miskin melainkan mereka yang su-
dah lebih mampu memiliki kendaraan pribadi.
Berbagi Beban Menyelamatkan Keuangan Negara
Agar anggaran negara tidak jebol, kita bersama-sama ha-rus mengambil langkah penyelamatan. Pemerintah meng-usulkan kepada DPR pembagian beban sebagai berikut:
• Mengurangi subsidi BBM senilai Rp 42 triliun selama
2013. Untuk itu, harga Solar harus naik Rp 1.000 per
liter dan harga Premium naik Rp 2.000 per liter.
• Memangkas belanja Pemerintah sebesar Rp 24,6 tri-
liun di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
Harga BBM yang Lebih Masuk Akal Menurunkan
Penyelewengan
Selain menurunkan defisit anggaran negara, kenaikan
harga BBM bersubsidi juga membuat selisih harganya de-
ngan harga impor lebih kecil. Setidaknya, ini mengurangi
potensi penyelewengan dan penyelundupan. Jelas, kon-
sumsi BBM yang lebih rasional akan mengurangi beban
subsidi. Defisit atau tekornya anggaran negara bekurang.
Hasilnya, kebutuhan kita untuk berutang juga lebih kecil.
Konsumsi BBM yang Lebih Masuk Akal
Menurunkan Defisit Perdagangan
Selain menurunkan potensi penyelewengan dan pe nye-
lundupan, harga BBM yang lebih masuk akal mendorong
orang berhemat. Permintaan BBM pun menurun.
Karena tak ada penyelewengan, tak ada penyelundupan,
dan masyarakat lebih hemat memakai BBM, konsumsi BBM
menjadi lebih rasional. Berikutnya, impor minyak ikut turun.
Maka, defisit neraca perdagangan yang menggelembung
tadi dapat pula kita pangkas.
Untuk Meredam Dampak Kenaikan
Ada Kompensasi bagi Rakyat Kecil
Mengurangi subsidi BBM jelas berdampak luas. Maka,
Pemerintah menyiapkan dan mengusulkan ke DPR berba-
gai program kompensasi bagi rakyat tidak mampu. Ibarat
suntikan obat kuat, berbagai program kompensasi ini akan
membuat rakyat miskin lebih tahan mengatasi dampak ke-
naikan harga BBM.
Kompensasi bukan Sogokan Politik
untuk Pemilihan Umum
Berbagai program kompensasi itu tidak berhubungan
sama sekali dengan pemilihan umum maupun pencarian
simpati untuk partai politik yang pro Pemerintah. Rakyat
juga sudah pintar, pilihan politiknya tak akan terpengaruh
oleh pemberian uang, apalagi pemilihan umum baru akan
berlangsung tahun depan. Partai oposisi tentu juga bisa tu-
rut mendukung program kompensasi jika menilai program
ini dapat menarik simpati rakyat.
Pemerintah Punya Daftar 40% Keluarga
Berperingkat Paling Tidak Sejahtera
Pemerintah kini juga sudah memiliki Basis Data Terpadu
yang terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei
Badan Pusat Statistik (BPS) itu itu mencakup 40% keluarga
yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia.
Ibaratnya, jika penduduk Indonesia hanya 100 keluarga,
maka keluarga paling miskin nomor 1 hingga keluarga ber-
peringkat 40 akan tercantum di data itu.
Karena ukurannya adalah tingkat kesejahteraan, daftar
ini tak peduli apa partai, organisasi, suku atau agama. Se-
lama satu keluarga masih tergolong 40% keluarga paling
tidak sejahtera, namanya akan ada di sana. Dari sinilah Pe-
merintah menentukan keluarga mana yang layak menerima
kompensasi.
25% Keluarga Indonesia akan Menerima
Kompensasi, tanpa Peduli Aliansi Politik
Dari Basis Data Terpadu tadi, Pemerintah menetapkan
batas 25% keluarga yang akan menjadi penerima program
kompensasi. Inilah usulan Pemerintah ke DPR.
Sekali lagi, tidak ada kriteria latar belakang suku, agama,
maupun politik apapun yang berkaitan dengan batas ini. Kri-
teria yang dipakai murni peringkat kesejahteraan keluarga
tersebut. Maka, program kompensasi akan menguntungkan
pendukung semua partai. Program ini semata-mata mem-
bantu seluruh rakyat yang belum sejahtera mengatasi dam-
pak kenaikan harga BBM.
Selengkapnya:
komik
buku saku
tanya jawab
Komentar